Pembubaran Parlemen Bangladesh: Akhir Era Sheikh Hasina dan Awal Pemerintahan Sementara
Abadikini.com, DHAKA – Presiden Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, telah membubarkan parlemen, menandai akhir pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Keputusan ini diambil menyusul demonstrasi besar-besaran yang menentang kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melibatkan ribuan mahasiswa. Sheikh Hasina dilaporkan melarikan diri ke India setelah tekanan dari berbagai pihak.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa, Kepresidenan Bangladesh mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dibuat setelah diskusi dengan kepala angkatan bersenjata, pemimpin partai politik, perwakilan masyarakat sipil, dan para pemimpin gerakan protes mahasiswa. Para mahasiswa telah memberikan ultimatum 24 jam untuk pembubaran parlemen dan pembentukan pemerintahan sementara.
Dalam langkah yang mengejutkan, Khaleda Zia, pemimpin oposisi utama dan Ketua Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), juga dibebaskan dari penjara. Khaleda Zia, yang pernah dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan korupsi pada tahun 2018.
Parlemen Bangladesh yang dibentuk setelah pemilihan umum pada 7 Januari 2024, dianggap kontroversial karena boikot dari partai-partai oposisi utama, termasuk BNP dan Jamaat-e-Islami. Hasil pemilu menunjukkan Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Hasina memenangkan 222 dari 300 kursi parlemen, sementara Partai Jatiya memperoleh 11 kursi, dan kandidat independen memenangkan 62 kursi. Namun, klaim jumlah pemilih oleh komisi pemilihan umum sebanyak 41,8 persen dari 120 juta pemilih terdaftar diragukan oleh partai-partai oposisi.
Mahkamah Agung Bangladesh, melalui Ketua Mahkamah Agung Mahbub Uddin Khokon, mendesak India untuk menangkap Sheikh Hasina dan mengembalikannya ke Bangladesh untuk menghadapi proses hukum. Saat ini, Hasina berada di India dengan persetujuan dari pemerintah New Delhi.
Peristiwa ini menandai berakhirnya empat periode berturut-turut kekuasaan Liga Awami sejak Desember 2008, di tengah tuduhan kecurangan suara dan manipulasi hasil pemilu selama masa pemerintahan Sheikh Hasina. Situasi politik Bangladesh kini berada di persimpangan jalan dengan pembentukan pemerintahan sementara.
Sumber: Anadolu
