Yasonna Laoly: Digitalisasi Pemerintahan Kunci Utama dalam Pemberantasan Korupsi
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, menekankan pentingnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung gerakan antikorupsi. Menurutnya, teknologi digital memungkinkan pelayanan publik dilakukan secara cepat dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi kecurangan. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menjadi salah satu instansi terbaik dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Hanya dengan penggunaan teknologi digital dan informasi, kita bisa mempercepat pelayanan publik dan mengurangi kecurangan,” kata Yasonna dalam acara CNN Indonesia Award 2024 yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/8), seperti dikutip dalam keterangan resminya, Senin (12/8).
Yasonna juga mengungkapkan bahwa Kemenkumham terus memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ia mencatat bahwa pada tahun 2019, sebanyak 43 satuan kerja Kemenkumham telah diakui sebagai zona integritas. Dari jumlah tersebut, 39 satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sementara empat lainnya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Selain itu, Yasonna menegaskan bahwa Kemenkumham telah mengambil berbagai langkah dalam mendukung penegakan hukum, termasuk mendorong revisi peraturan dan pengesahan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.
“Saya terus berusaha melakukan yang terbaik dengan melakukan berbagai perbaikan,” ujarnya.
Dalam acara tersebut, Menkumham Yasonna Laoly dianugerahi penghargaan dalam kategori *Outstanding Dedication to Law Enforcement and Anti-Corruption Movement* atas dedikasinya dalam mendukung proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, pemerintah saat ini tengah menggencarkan digitalisasi melalui peluncuran teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa INA Digital dapat menekan tingkat korupsi dan meningkatkan pendapatan negara.
“Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang,” ujar Luhut dalam akun Instagram resminya, sebagaimana dipantau dari Jakarta, Senin (27/5).
Menurut Luhut, penurunan angka korupsi ini dimungkinkan karena GovTech akan menjadikan pemerintahan lebih efisien dan transparan, sehingga semakin sulit bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi.
