DKJ Soroti Kondisi Memprihatinkan BUMD DKI Jakarta
Abadikini.com, JAKARTA – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Koordinator Poros Dewan Kajian Jakarta (DKJ), Hasan Assegaf, mengungkapkan bahwa bisnis beberapa BUMD mengalami kerugian yang sangat tinggi dan tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.
“Tata kelola BUMD tersebut kurang transparan dan jauh dari penerapan prinsip good corporate governance,” ujar Hasan dalam keterangannya pada Rabu (14/8/2024).
Beberapa BUMD yang dinilai merugikan Pemprov DKI Jakarta dan tidak memberikan dividen di antaranya adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Perumda Dharma Jaya. Hasan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini.
“Situasi ini hanya menguras APBD dan merugikan Pemprov DKI sebagai pemilik saham. Evaluasi total harus dilakukan,” tegas Hasan.
Hasan juga menekankan bahwa evaluasi tersebut harus mencakup direksi dan dewan pengawas PT Jakarta Propertindo, yang mengalami kerugian fantastis. Menurutnya, warga Jakarta membutuhkan contoh dan keteladanan yang ditunjukkan melalui tindakan nyata oleh para pejabat publik dan Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pengelolaan yang tidak transparan, lanjut Hasan, berpotensi besar membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menyoroti berbagai kasus korupsi yang melibatkan BUMD DKI Jakarta, yang telah mereduksi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini.
“Segera ganti direksi dan dewan pengawas BUMD yang tidak memiliki prestasi dan berkinerja buruk,” desak Hasan.
Selain itu, Hasan juga mengkritik proses rekrutmen direksi dan dewas BUMD DKI yang selama ini dinilai tidak transparan, sehingga melahirkan pemimpin yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. “Kondisi ini menambah daftar panjang penyebab BUMD DKI terancam bangkrut dan tidak optimal dalam pengelolaannya,” pungkas Hasan.
