Hasto Sebut Dua Menteri Terkait Aliran Dana Korupsi DJKA ke Rumah Aspirasi Jokowi-Ma’ruf 2019
Abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaitkan dua nama menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan dugaan aliran dana korupsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang mengalir ke rumah aspirasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Pernyataan ini disampaikan Hasto sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/8).
Hasto menjelaskan alasan mengapa dirinya dipanggil dalam kasus korupsi DJKA. Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019, Hasto menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Adhi Dharmo, mantan Kepala Sekretariat Kantor yang mengelola rumah aspirasi di Jalan Proklamasi, menjadi dasar pemanggilannya.
“Menurut Saudara Adhi Dharmo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat terkait pengelolaan rumah aspirasi, kebijakan tersebut berasal dari Ketua Tim Pemenangan, Bapak Erick Thohir, yang menyatakan bahwa ada kerja sama dari jajaran menteri untuk mendukung kegiatan tersebut,” ungkap Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa Adhi Dharmo pernah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam konteks aliran dana tersebut.
“Setelah pertemuan itu, ada penugasan terhadap Bapak Harno, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro. Saudara Adhi Dharmo kemudian mengirimkan nomor handphone saya kepada Bapak Harno,” jelas Hasto.
Hasto menegaskan bahwa keterangan ini menjadi alasan dirinya dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini. “Apakah informasi ini benar atau tidak, di sinilah tempat terbaik untuk melakukan klarifikasi,” tambahnya.
Pemeriksaan kali ini merupakan panggilan kedua bagi Hasto, setelah sebelumnya ia tidak hadir pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada Jumat (19/7).
Dengan munculnya nama-nama penting dalam kasus ini, perhatian publik terhadap perkembangan penyidikan di KPK semakin meningkat, terutama terkait dugaan aliran dana yang melibatkan pejabat tinggi dalam lingkaran pemerintahan.
