Skandal Baru Putra Mahkota Arab Saudi MBS, Seret Raja Salman
Abadikini.com, JAKARTA – Skandal baru kembali menyeret nama Putra Mahkota Arab Saudi Muhammed bin Salman Al Saud (MBS). Bahkan ini pun menyangkut sang ayah, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Hal ini terkait dekrit yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi di 2015, yang memulai perang yang telah berlangsung bertahun-tahun di Yaman, dengan pemberontak Houthi. MBS disebut telah memalsukan tanda tangan sang ayah untuk meng-goal-kan perang tersebut.
Pernyataan awal dimuat seorang mantan pejabat Arab Saudi, Saad al-Jabri. Ia sendiri merupakan mantan mayor jenderal dan pejabat intelijen yang kini tinggal di pengasingan di Kanada.
Arab Saudi sendiri melabelinya sebagai “mantan pejabat pemerintah yang didiskreditkan”. Ia berselisih dengan kerajaan di mana kedua anaknya kini dipenjara.
“Saya bukan pembangkang, dan saya juga tidak menempatkan diri saya dalam situasi ini atas pilihan saya sendiri,” kata al-Jabri dimuat Associated Press (AP), Selasa (20/8/2024).
“Saya adalah pejabat tinggi Arab Saudi yang mengabdikan diri untuk menjaga negaranya, yang dikenal karena menyelamatkan ribuan nyawa warga Saudi dan Barat. Sekarang saya adalah seorang ayah yang melakukan segala yang mungkin untuk mengamankan pembebasan anak-anaknya,” tambahnya.
Tuduhannya ke MBS muncul kala pria yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Arab Saudi itu menjadi Menteri Pertahanan. Ia dikatakan sering bertemu dengan sejumlah pemimpin menggantikan Raja Salman yang sudah sepuh.
Ia mengatakan dari sumber “yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan” di Kementerian Dalam Negeri Saudi, MBS menandatangani dekrit yang menyatakan perang menggantikan ayahnya. Padahal itu tidak dibenarkan.
Secara rinci, ia berujar awalnya memang terjadi kesepakatan dengan AS di bawah kepemimpinan Barrack Obama kala itu. Di mana Arab Saudi diminta.
“meluncurkan “kampanye pemboman udara untuk menghilangkan ancaman Houthi, membangun pencegahan dan memaksakan proses politik tanpa intervensi darat”.
Awalnya, mantan bosnya, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi saat itu, Pangeran Mohammed bin Nayef, memimpin sebuah pertemuan di Arab Saudi untuk meresmikan rencana tersebut. Namun klausa tanpa intervensi darat ditolak MBS dengan ketidaksenangan.
“Namun, Pangeran Mohammed bin Salman menanggapi dengan ketidaksenangan yang nyata pada pertemuan itu dan mengatakan ia dapat mengalahkan Houthi dalam dua bulan melalui serangan darat,” klaim Al-Jabri.
“Anehnya, perintah kerajaan kemudian dikeluarkan, yang membatalkan rencana yang disepakati dan mengesahkan operasi darat. Tanpa sepengetahuan raja dan dengan tanda tangan palsu,” ujarnya lagi.
Perlu diketahui perang Arab Saudi dengan pemberontak Houthi di Yaman yang didukung Iran, sudah berlangsung hampir satu dekade. Perang tersebut telah menewaskan lebih dari 150.000 orang dan menciptakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Houthi sendiri kini kerap melancarkan operasi di Laut Merah, seiring memanasnya Perang Gaza, dengan menembakkan sejumlah artileri ke kapal-kapal terkait Israel dan Barat. Houthi mengklaim tindakannya sebagai protes akibat serangan di Gaza dan akan berhenti seiring perdamaian di kantong Palestina itu.
Pangeran Mohammed bin Nayef awalnya merupakan Putra Mahkota Arab Saudi. Namun ia diganti dengan MBS tahun 2017 dan diyakini menjadi tahanan rumah.
Sementara itu, Al-Jabri sendiri telah mengugat MBS di pengadilan federal AS. Ia menuduh pemimpin de facto Arab Saudi itu berusaha membunuhnya setelah ia melarikan diri ke luar negeri.
“Ia merencanakan pembunuhan saya,” kata al-Jabri kepada BBC.
“Ia tidak akan beristirahat sampai ia melihat saya mati. Saya tidak meragukannya,” tudingnya.
“Berdiam diri hanya memperburuk keadaan, jadi saya tidak punya pilihan selain berbicara demi kesejahteraan anak-anak dan negara saya,” kata al-Jabri.
