Putusan MK Beri Kesempatan Setara Bagi Parpol Tanpa Kursi DPRD untuk Usung Calon Kepala Daerah
Abadikini.com, JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan partai politik (parpol) tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini dianggap sebagai wujud nyata prinsip demokrasi dan kesetaraan di antara partai politik.
Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengungkapkan bahwa putusan MK tersebut mencerminkan kesetaraan yang harus ada di antara partai politik. “Partai yang memiliki kursi di DPRD tidak lagi merasa superior, sementara yang tidak punya kursi dinilai inferior,” jelas Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu (21/8/2024).
Dengan adanya kesetaraan ini, partai besar tidak lagi dapat memaksakan calonnya kepada partai kecil. Menurut Jamiluddin, parpol yang lebih kecil kini memiliki kesempatan untuk mengusung calonnya sendiri dan bersaing secara adil melawan calon dari partai besar. “Hal ini memberikan keuntungan bagi rakyat karena mereka memiliki lebih banyak pilihan calon yang beragam,” lanjutnya.
Jamiluddin juga menekankan bahwa putusan MK ini akan mengubah peta politik Pilkada, mengurangi dominasi partai besar atau koalisi partai, dan meningkatkan kemungkinan terciptanya persaingan yang lebih sehat. “Putusan ini bisa meminimalkan terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong dan mengurangi praktek calon unggulan melawan calon boneka,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa tindakan memaksakan calon secara semena-mena kini bisa diminimalkan, karena parpol yang tidak memiliki kursi pun kini memiliki hak untuk melawan dominasi tersebut. Keputusan MK ini, menurutnya, merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, memberi ruang yang lebih adil bagi semua partai politik tanpa memandang jumlah kursi di DPRD.
