Menko Hadi Ajak Elemen Masyarakat Jaga Stabilitas Polhukam Jelang Pilkada Serentak
Abadikini.com, YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Jawa yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
“Kita perlu meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna memastikan suksesnya penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Menko Hadi Tjahjanto.
Menko Hadi menekankan bahwa Pulau Jawa, yang memiliki jumlah pemilih terbesar (lebih dari 50% dari total Daftar Pemilih Tetap), menghadirkan tantangan dan dinamika tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu agar Pilkada 2024 dapat berlangsung aman dan lancar.
“Kita berharap setiap tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar dan aman, tanpa kendala apapun dalam pelaksanaannya,” tambah Menko Hadi.
Dalam upaya menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada, yang melibatkan 19 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Desk ini bertugas mempersiapkan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, serta sosialisasi terkait tahapan Pilkada.
“Dengan koordinasi yang baik, diharapkan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” jelas Menko Hadi.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu di DIY umumnya berjalan dengan baik, dengan partisipasi publik yang terus meningkat.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan seperti politik uang, perusakan alat-alat kampanye, dan sebagainya, yang masih terjadi,” kata Sri Sultan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Daerah DIY telah mengambil beberapa inisiatif, seperti pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, pemetaan wilayah rawan konflik, optimalisasi aplikasi Sri Krishna, serta pembukaan layanan aduan untuk memastikan pemilu berjalan aman dan lancar.
“Mari kita bekerja sama untuk memastikan Pilkada berjalan sukses dan memperkokoh demokrasi Indonesia,” ajak Sri Sultan.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua KPU M. Affiffuddin, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Ketua DKPP Heddy Lugito, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, anggota Bawaslu Puadi, Jampidum Asep Nana Mulyana, Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI M. Khairil Lubis, Asops Kapolri Verdianto I. Bitticaca, Deputi Bidang Koordinasi Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudy Syamsir, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI Eko Dono Indarto, serta seluruh pejabat Kementerian/Lembaga terkait dan Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Jawa.
