Bupati Ruksamin Hadiri Penandatanganan Kerja Sama BUMN-BUMD di Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah
Abadikini.com, JAKARTA – Bupati Konawe Utara, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng, menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pertambangan dan pengelolaan sampah. Acara ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/08/2024), sebagai bagian dari upaya mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Kesepakatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD, yang menjadi salah satu fokus Stranas PK. Penandatanganan perjanjian ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan badan usaha milik negara dan daerah dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Pemkab Konawe Utara sebelumnya telah menjalin kerja sama strategis antara BUMD Konasara dan BUMN PT Antam Tbk dalam jasa pekerjaan removal tambang di site Tapunopaka dengan nilai kontrak mencapai Rp 1,116 triliun. Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan potensi sumber daya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, perjanjian serupa juga dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, melibatkan PT PLN EPI dengan Pemerintah Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Konawe Selatan untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar padat. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan sampah serta meningkatkan efisiensi energi.
Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, yang membuka acara tersebut, menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam sektor usaha milik negara dan daerah. Menurutnya, peran strategis BUMN dan BUMD sangat vital dalam pembangunan ekonomi, sehingga perlindungan dari praktik-praktik korupsi harus menjadi prioritas utama.
Johanis juga mengingatkan bahwa sejak 2004 hingga 2024, KPK telah menangani 168 kasus korupsi yang melibatkan BUMN dan BUMD. Ia mendorong para kepala daerah yang hadir untuk terus waspada dan memastikan pengelolaan BUMN dan BUMD di wilayahnya bebas dari korupsi.
Bupati Ruksamin yang juga politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra itu hadir didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Ram Asyur Supu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahmatullah, Direktur Bisnis Perumda Konasara Asruddin, dan Kabag Protokol Sutriawan, turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi kerja sama ini.
Dengan adanya pengawasan ketat dan transparansi yang lebih baik, diharapkan BUMN dan BUMD dapat beroperasi secara lebih efisien dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, serta mencegah dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.
