Wamenaker Afriansyah Noor: Praktik Bisnis Bertanggung Jawab Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini disampaikan Afriansyah saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Nasional bertema:
“Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak,” yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” ujar Afriansyah, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (23/8/2024)
Afriansyah menjelaskan bahwa komitmen ini mencakup langkah-langkah yang diambil pemerintah dengan memperhitungkan tidak hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari upaya ini, Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHA) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023, perlu diperkuat melalui kebijakan pendukung, pengawasan ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis.
“Stranas BHA diharapkan menjadi landasan bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional,” tambahnya.
Afriansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja dalam memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian Ketenagakerjaan, sesuai tugasnya, berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dunia usaha,” tegas Afriansyah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, juga menekankan pentingnya implementasi HAM dalam dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak.
“Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja,” ujar Dhahana.
