Ketua DPD RI Tegaskan Komitmen Perjuangkan Eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, sebuah komitmen yang telah ia jalankan selama lima tahun memimpin DPD RI. Hal ini disampaikan saat LaNyalla menerima kunjungan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu (1/9/2024).
“Dalam konteks kepemimpinan di DPD RI nantinya, baik saya terpilih kembali sebagai Ketua DPD RI masa bakti 2024-2029 atau tidak terpilih, saya akan tetap bergerak dan berkomitmen memperjuangkan eksistensi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara seperti yang sudah kita lakukan selama ini,” tegas LaNyalla seperti dalam keterangan dikutip, Selasa (3/9/2024).
LaNyalla menyatakan bahwa memperjuangkan keberadaan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah tanggung jawab sebagai anak bangsa yang memahami sejarah dan asal-usul negaranya. Menurutnya, kerajaan-kerajaan tersebut yang dahulu mendirikan negara ini, melalui sikap legowo para raja dan sultan yang menggabungkan wilayah mereka ke dalam NKRI.
“Bagi saya, ini adalah kehormatan bisa berjuang bersama para Raja dan Sultan Nusantara. Semoga ini menjadi amal jariyah saya sebagai hamba Allah. Saya berharap apa yang kita inginkan untuk kerajaan dan kesultanan bisa terwujud di masa depan,” ujar LaNyalla yang dianugerahi gelar Datuk Yang Dipertuan Junjungan Negeri dari 57 Raja dan Sultan Nusantara.
Dewan Kehormatan MAKN, PYM Edward Syah Pernong dari Kerajaan Adat Kepaksian Sekala Brak Pernong Lampung, menyampaikan harapannya agar LaNyalla terpilih kembali sebagai Ketua DPD RI. Menurutnya, komitmen dan integritas LaNyalla dalam memperjuangkan kerajaan tidak perlu diragukan.
“Kami di MAKN mendoakan agar beliau terpilih kembali menjadi Ketua DPD RI. Ini penting untuk kelanjutan perjuangan MAKN dan DPD RI. Beliau adalah pemimpin yang berani dan memiliki cita-cita luhur untuk kepentingan rakyat, termasuk kerajaan-kerajaan,” ujar Edward Syah Pernong.
Selain itu, Edward Syah Pernong berharap agar MAKN dan DPD RI dapat melanjutkan komitmen dan sinergitas yang telah terjalin, khususnya untuk mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Kerajaan Nusantara agar segera disahkan menjadi undang-undang, sebagai payung hukum yang kuat dalam merevitalisasi kerajaan Nusantara.
Sekjen MAKN, YM Dra Yani WSS Kuswodijoyo dari Kesultanan Sumenep, menambahkan bahwa RUU tentang Kerajaan Nusantara sangat penting untuk revitalisasi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, serta mendorong keterlibatan aktif kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penguatan budaya Nusantara.
Pada akhir pertemuan, disepakati bahwa MAKN dan DPD RI akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan membentuk Tim Pokja Kerajaan yang baru untuk mempermudah koordinasi kegiatan di masa mendatang.
Dalam kesempatan ini, Ketua DPD RI didampingi oleh Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, dan Dosen Fisip UI Dr Mulyadi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah sejumlah perwakilan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk PYM Pangeran Raja Drs Handy (Sultan Keprabonan Cirebon), PYM Irwan Zaman (Sultan Banggai Sulawesi Tengah), YM M Irsyad Syah (Sultan Muda Kesultanan Bacan), dan beberapa tokoh penting lainnya dari kerajaan Nusantara.
