Pengamat: Prabowo Harus Tanggap Terhadap Tantangan Ekonomi di Tengah Ketegangan Geopolitik
Abadikini.com, JAKARTA – Pengamat politik Pieter C. Zulkifli menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan datang perlu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang cermat, mengingat situasi geopolitik global yang semakin memanas. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Abadikini melalui Antara, Kamis (12/9/2024), Pieter menyebutkan bahwa dinamika global saat ini menciptakan tantangan berat bagi pemerintahan baru.
“Ketegangan geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, belum menunjukkan tanda-tanda mereda, yang akan menjadi tantangan besar bagi Prabowo-Gibran,” kata Pieter.
Pieter menyoroti lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan tersebut, yang memperparah tekanan inflasi global. Bank sentral di negara-negara maju juga belum menunjukkan niat untuk menurunkan suku bunga, menambah ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Selain itu, Pieter juga menyoroti perlambatan ekonomi Tiongkok, yang berdampak langsung pada perdagangan luar negeri Indonesia, mengingat Tiongkok adalah mitra dagang terbesar. Hal ini berpotensi menekan ekspor dan menghambat sektor perdagangan yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
“Serangan drone Iran ke Israel baru-baru ini semakin memperkeruh stabilitas di Timur Tengah dan memicu lonjakan harga energi global, yang berdampak pada biaya produksi dan transportasi di seluruh dunia,” jelas Pieter.
Untuk menghadapi tantangan ini, Pieter menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu merumuskan kebijakan ekonomi yang inovatif dan efektif. Menurutnya, kebijakan yang tepat akan sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Lebih lanjut, Pieter menegaskan bahwa visi Prabowo-Gibran untuk menciptakan sistem ekonomi Pancasila dan Indonesia Emas 2045 memerlukan fokus pada pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dengan target pertumbuhan ekonomi stabil di atas 6 persen per tahun.
“Pemerintah harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan meskipun berada dalam tekanan konflik global,” tutupnya.
