Pengganti Pramono Anung Disarankan Pelaksana Tugas, Bukan Pejabat Definitif
Abadikini.com, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi, menyarankan agar posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang akan ditinggalkan oleh Pramono Anung Wibowo diisi oleh seorang pelaksana tugas (plt), bukan pejabat definitif. Saran ini disampaikan untuk menghindari kesan adanya bagi-bagi kekuasaan di penghujung masa pemerintahan.
“Menurut saya, tidak ideal jika posisi Sekretaris Kabinet diisi oleh pejabat definitif hanya untuk satu bulan. Ini bisa menimbulkan anggapan adanya pembagian kekuasaan yang tidak perlu. Lebih efisien dan masuk akal jika diisi oleh plt,” kata Asrinaldi di Jakarta, Senin (16/9/2024).
Menurut Asrinaldi, dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan sebelum serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024, tidak ada tugas krusial yang memerlukan kehadiran pejabat definitif di posisi tersebut. “Tugas utama hanya sebatas koordinasi dan evaluasi program, karena setelah 20 Oktober, posisi ini akan diambil alih oleh pejabat baru,” tambahnya.
Meski demikian, Asrinaldi mengakui bahwa keputusan siapa yang akan menggantikan Pramono Anung merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, ia memperingatkan bahwa pengisian jabatan oleh pejabat definitif, seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, bisa menimbulkan persepsi yang tidak menguntungkan terkait bagi-bagi kekuasaan di akhir masa jabatan.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengonfirmasi bahwa Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Jokowi untuk fokus pada persiapannya bertarung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pengunduran diri Pramono akan efektif mulai 22 September 2024.
Dengan waktu yang terbatas hingga pergantian kabinet, banyak pihak menilai bahwa penunjukan plt lebih tepat daripada menempatkan pejabat definitif untuk menyelesaikan sisa masa jabatan yang singkat ini.
