Anggota DPR Soroti Usulan Anggaran BPKH 2025 dan Pertanyakan Biaya Perjalanan Luar Negeri
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya, mengkritisi usulan biaya operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025 yang mencapai Rp 488,27 miliar. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi VIII DPR RI bersama BPKH yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (24/9/2024).
Dalam rapat tersebut, Wisnu menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh anggota BPKH, termasuk kunjungan ke New York, London, dan negara-negara Eropa lainnya. Ia mempertanyakan relevansi dan manfaat dari perjalanan tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan dana haji.
“Saya punya banyak teman di protokol bandara yang memberikan informasi bahwa BPKH sering bepergian ke London, New York, dan Eropa. Kita ini kerja sama haji dengan London atau New York? Apa tujuan dari perjalanan tersebut? Ini menggunakan dana umat, dana yang dikumpulkan oleh para pekerja keras seperti petani dan nelayan,” ungkap Wisnu dalam rapat tersebut.
Selain mempertanyakan perjalanan luar negeri, Wisnu juga menyinggung target imbal hasil yang diajukan oleh BPKH sebesar 7,6 persen. Menurutnya, setelah dikurangi dengan asumsi inflasi sebesar 3,5 persen, imbal hasil riil yang diperoleh hanya sekitar 4 persen. Ia menilai bahwa angka tersebut kurang optimal, dan meminta penjelasan serta pertanggungjawaban yang jelas sebelum RKAT 2025 disahkan oleh DPR.
“Saya ingin klarifikasi dari Ketua BPKH mengenai potensi pemborosan, terutama yang terkait dengan biaya perjalanan luar negeri. Usulan biaya operasional ini mencapai setengah triliun rupiah, dan ini bukan uang pribadi kalian. Harus ada transparansi dalam pengelolaannya,” tegas Wisnu.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKS ini juga mengkritisi kenaikan anggaran marketing BPKH dalam RKAT 2025. Biaya marketing yang diusulkan untuk 2025 mencapai Rp 93,03 miliar, meningkat dari Rp 76,25 miliar pada tahun 2024.
“Saya ingin tahu, produk atau jasa apa yang dipasarkan oleh BPKH sehingga anggaran marketing ini meningkat signifikan? Kita harus mengkritisi bersama soal ini,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKH Fadlul Imansyah dalam pemaparannya menjelaskan bahwa usulan kenaikan biaya operasional lembaga sebesar 2,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total anggaran operasional BPKH yang diusulkan untuk 2025 mencapai Rp 488,27 miliar.
