Kemenko Polhukam Bahas Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029
Abadikini.com, JAKARTA – Dalam rangka menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Ade Ikhwan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman.
Hal ini disampaikannya saat membacakan arahan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Rudy Syamsir, pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakkum Hanneg) 2020-2024 serta progres penyusunan Jakkum Hanneg 2025-2029, yang digelar di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
“Sudah menjadi kewajiban negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” ujar Brigjen Ade.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Pertahanan Negara. Kebijakan ini menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sistem pertahanan untuk melindungi Indonesia.
Kemenko Polhukam, sebagai penjaga stabilitas nasional, mengemban tugas utama dalam menjaga stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam prioritas ke-7 RPJMN 2020-2024. Dalam program prioritas ke-5, Kemenko Polhukam juga bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Brigjen Ade menyampaikan bahwa Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024 yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan tantangan saat ini, terutama dalam menghadapi dinamika ancaman global, regional, dan nasional.
“Kebijakan pertahanan ke depan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini dan ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan,” jelasnya.
Rapat koordinasi yang digelar atas arahan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto ini juga membahas tentang sinkronisasi evaluasi Jakkum Hanneg 2020-2024 dan persiapan penyusunan kebijakan untuk periode 2025-2029.
“Kami mengapresiasi masukan komprehensif dari peserta rapat. Diharapkan, kebijakan pertahanan yang baru dapat disusun sesuai dengan harapan untuk menghadapi tantangan masa depan,” tutup Brigjen Ade.
