Plt. Sekda Kupang Hadiri Rakorwasda Provinsi NTT
Abadikini.com, KUPANG – Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Novita Foenay, bersama Inspektur Inspektorat Daerah Agus Funay, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) Provinsi NTT serta Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi NTT di New Sasando International Hotel, Kota Kupang, Rabu (25/9).
Rakorwasda ini dihadiri oleh berbagai lembaga pengawasan dan pemerintahan, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan NTT, BPKP Provinsi NTT, serta para Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten/Kota. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana.
Dalam sambutannya, Kosmas menyampaikan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. “APIP harus menjadi katalisator dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu (28/9/2024).
Kosmas juga menekankan pentingnya penguatan anggaran pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, independensi, dan objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah. Selain itu, koordinasi yang efektif dengan lembaga-lembaga pengawas seperti BPK RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kemendagri harus terus ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih dan kekosongan pengawasan.
Enny Ndapamerang, Inspektur Pembantu IV Irda Provinsi NTT, dalam laporannya, menyebutkan bahwa Rakorwasda bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP serta menyatukan persepsi terkait kebijakan pengawasan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, rapat ini juga membahas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Daerah di Provinsi NTT.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari Irjen Kemendagri, BPK RI Perwakilan NTT, BPKP Provinsi NTT, Wakil Bupati Belu, dan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
