PDI Perjuangan Disarankan Pilih Oposisi Demi Strategi Jangka Panjang
Abadikini.com, JAKARTA – PDI Perjuangan disarankan untuk berada di luar Pemerintahan sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi politik partai dan menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia.
Saran ini muncul di tengah rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut memicu spekulasi bahwa PDI Perjuangan akan bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, posisi PDI Perjuangan sebagai oposisi lebih menguntungkan secara elektoral dalam menghadapi Pemilu 2029 daripada sekadar mendapatkan beberapa kursi menteri di Pemerintahan.
“Gabung ke Prabowo-Gibran bukan langkah bijak. Berada di luar Pemerintahan akan membantu PDI Perjuangan memupuk kembali kepercayaan publik dan memperkuat posisi mereka menjelang Pemilu 2029,” ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).
Dedi menekankan pentingnya strategi politik jangka panjang untuk partai berlambang banteng tersebut. Ia menyebutkan bahwa menjadi oposisi bukan hanya demi kepentingan PDI Perjuangan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan demokrasi yang sehat di Indonesia.
“Jika semua kekuatan politik berada di Pemerintahan, tidak akan ada kontrol yang efektif terhadap kebijakan. Beroposisi justru lebih realistis untuk masa depan demokrasi kita,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menyebutkan bahwa PDI Perjuangan yang memiliki jumlah kursi signifikan di parlemen tetap dapat berperan strategis sebagai oposisi meskipun tidak tergabung dalam Pemerintahan. Menurutnya, berkiprah untuk bangsa tidak harus selalu melalui jabatan di eksekutif.
“Dengan beroposisi, PDI Perjuangan akan memberi contoh bagaimana menjalankan demokrasi yang sehat dan menjadi suara penyeimbang yang dibutuhkan,” tambah Herry.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, masih belum memberikan komentar resmi terkait sikap partai. Namun, perkembangan ini menunjukkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan masih dalam tahap pertimbangan serius, mengingat dampaknya yang signifikan bagi peta politik nasional ke depan.
