Tingkatkan Sinergi Melalui Optimalisasi SPPT-TI
Abadikini.com, JAKARTA – Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam bersama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham menggelar kegiatan kolaborasi untuk memperkuat optimalisasi pertukaran dan pemanfaatan dokumen serta data administrasi penanganan perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).
Kegiatan ini berlangsung pada 9-11 Oktober 2024 dan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan penyediaan data berkualitas guna mendukung proses administrasi penanganan perkara oleh Lembaga Penegak Hukum.
Sesdep Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Moehammad Syafrial, dalam sambutannya menegaskan pentingnya upaya ini sebagai solusi atas berbagai permasalahan teknis dan sumber daya manusia yang selama ini dihadapi dalam proses penanganan perkara.
“Harapan kami, penggunaan teknologi informasi melalui SPPT-TI akan mempercepat penyelesaian dokumen administrasi penanganan perkara pidana dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat,” ungkapnya.
Direktur Informasi dan Kerja Sama Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Masellina, menambahkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tentang pentingnya keamanan data dalam sistem peradilan pidana.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi data yang sensitif dan mendukung keamanan dalam pertukaran informasi,” jelasnya.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi seperti Kemenko Polhukam, Mahkamah Agung, Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Pusiknas Bareskrim Polri, Pusdaskrimti Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Agenda utama mencakup monitoring dan evaluasi program kerja Komponen SPPT-TI serta penyesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
