Menko Yusril: Pemekaran Kementerian Tingkatkan Fokus Para Menteri
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dapat meningkatkan fokus para menteri untuk menangani bidang masing-masing.
“Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus,” ucap Yusril dalam acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Yusril mengenang likuidasi kementerian yang menangani HAM pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu bernama Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan.
“Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun memimpin Departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu,” ucap Yusril.
Menurut dia, hal tersebut berat untuk dilakukan. Terlebih, bidang-bidang yang diurus nyaris tidak berhubungan antara yang satu dengan lainnya.
Yusril mencontohkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Itu tidak ada nyambung-nya satu dengan yang lain, tapi bernaung di satu kementerian yang sangat besar,” kata Yusril.
Oleh karena itu, menurut dia, pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang berdiri sendiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis.
“Itu suatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh presiden baru kita, yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu,” ujar Yusril.
Yusril Ihza merupakan salah satu dari 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).
Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Yusril Ihza Mahendra akan fokus memperkuat pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.
“Fokus-nya pada pembangunan hukum dan penegakan hukum,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Yusril menyampaikan pembangunan hukum sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pemerintah harus mempunyai suatu badan legislasi.
sumber: Antara
