Upaya Pengembangan Infrastruktur Pesisir Berkelanjutan di Pulau Mare, ICCTF-Bappenas Bersama Mitra Pelaksana Gelar FGD
Abadikini.com, TIKEP – Upaya pengumpulan data dalam rangka pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi perairan pulau Mare dan Perairan sekitarnya, ICCTF-Bappenas bersama PT Sucofindo Advisory Utama, PT Kogas dan PT Bahana gelar Focus Group Discussion (FGD) sekaligus koordinasi dengan pemangku kepentingan di Ruang Rapat Sekda, Rabu (30/10/2024).
Hadir dalam FGD tersebut, Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra DR. Syofyan Saraha, Mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara M. Tasin Hayatuddin, tim yang mewakili Direktur Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), PT. Sucofindo Advisory, dan PT Kogas, PT Bahana Utama.
Membacakan sambutan Sekretaris Daerah, Syofyan Saraha dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kegiatan ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia yang efektif dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan melalui Proyek Lautan Indonesia untuk Kemakmuran, yang disingkat dengan istilah LAUTRA.
“Proyek ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru, melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya karbon, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir melalui pengembangan mata pencaharian berkelanjutan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Syofyan berharap, melalui FGD Development of Sustainable Financing Strategies for Indonesia’s Sustainable Coastal Infrastructure, Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kawasan Konservasi Pulau Mare dan sekitarnya, menjadi langkah awal pengelolaan pesisir yang berdampak optimal dan berkelanjutan.
“Saya juga berharap para peserta FGD memberikan pemikiran cerdas yang dapat mendukung pengembangan infrastruktur dan pendanaan yang berkelanjutan, serta peningkatan mata pencaharian masyarakat Pulau Mare, yang telah menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Tidore Kepulauan,” Imbuhnya.
Sementara, Mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara M. Tahsim Hayatuddin dalam kesempatan tersebut menyampaikan, Pulau Mare telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kawasan konservasi, olehnya itu sangat penting harus bersinergi dalam upaya memberikan kontribusi untuk Pulau Mare.
“Program LAUTRA ini merupakan program dari Bappenas yang bermitra dengan PT. Sucofindo Advisory, pekerjaan mereka sudah mulai dari bulan Agustus 2024 dan akan berakhir pada April 2025, tujuan mereka adalah bagaimana mencari strategi pembiayaan berkelanjutan, khususnya pengelolaan infrastruktur perikanan terutama yang ada di wilayah pesisir,” Ungkapnya.
Untuk itu, M. Tahsim berharap OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, juga terutama untuk masyarakat yang berada di lokasi Konservasi Pulau Mare, sehingga bisa memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
FGD dilanjutkan dengan pemaparan Objective terkait pengumpulan data untuk pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan infrastruktur pesisir di kawasan konservasi daerah Pulau Mare dan perairan sekitarnya oleh Tenaga Ahli Proyek Coastal Infrastructure, kemudian ditutup dengan pengisian kuesioner.
