Kemenko Polkam Bentuk 7 Desk Terkait Bidang Politik dan Keamanan
Abadikini.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasinya telah membentuk tujuh desk sebagai bagian dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan serta Badan-Badan terkait melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ada tujuh desk yang telah disiapkan dan dibentuk dengan leading sector masing-masing Kementerian dan Lembaga,” ujar Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Adapun ketujuh desk tersebut adalah:
1. **Desk Pilkada**, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.
2. **Desk Pencegahan atau Penyelundupan**, dipimpin oleh Kementerian Polkam.
3. **Desk Pemberantasan Narkoba**.
4. **Desk Penanganan Judi Online**, dipimpin oleh Kapolri.
5. **Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara**.
6. **Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola**, dipimpin oleh Jaksa Agung.
7. **Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data**, dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menko Polkam menyampaikan bahwa beberapa desk seperti Desk Judi Online dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi telah bergerak aktif dan berhasil mengungkap sejumlah kasus besar. Desk Pilkada yang dipimpin oleh Mendagri juga telah mulai berjalan untuk memastikan Pilkada ke depan berlangsung aman, jujur, dan adil serta mencapai target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 sebesar 81,69 – 85,23.
“Intinya, tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, yang menjadi prasyarat bagi kelancaran program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Polkam.
Ketujuh desk ini mulai bekerja per hari ini dan memiliki tenggat waktu tiga bulan, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan di lapangan. “Kami mohon doa dan dukungan agar semua berjalan sesuai target dan sukses,” tambah Budi Gunawan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sestama BIN Letjen TNI Djaka Budhi Utama, Kepala BSSN Letjen Purn. Hinsa Siburian, dan sejumlah kepala lembaga lainnya.
