Tokoh Pro Demokrasi Desak Kapolri Copot Kapolda yang Terlibat Cawe-Cawe Pilkada 2024
Abadikini.com, JAKARTA – Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo didesak untuk segera mencopot para Kapolda yang diduga terlibat cawe-cawe dalam Pilkada serentak 2024. Desakan ini muncul karena tindakan tersebut bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan untuk tidak ikut campur dalam pemilihan kepala daerah.
Desakan ini disampaikan oleh tokoh Pro Demokrasi dan HAM, Todung Mulya Lubis, dalam diskusi yang bertema “Demokrasi yang Tergerus Pasca-Reformasi 98, Residu Rezim Jokowi Cawe-Cawe MK, Pemilu 2024, dan Pilkada Serentak 2024” di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).
Todung mengungkapkan adanya laporan mengenai keterlibatan oknum kepolisian dalam Pilkada yang dilakukan secara terstruktur di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Ia menekankan bahwa jika keterlibatan ini hanya terjadi di satu atau dua kasus, mungkin masih bisa dianggap ulah oknum. Namun, ketika telah menyebar di beberapa wilayah, sulit untuk tidak melihatnya sebagai tindakan sistematis.
“Oleh karena itu, saya mendesak agar dilakukan investigasi mendalam. Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri harus bertanggung jawab,” ujar Todung.
Ia juga mendukung langkah untuk mengevaluasi dan menindak tegas para Kapolda yang terbukti terlibat dalam upaya mempengilari Pilkada 2024. Tindakan ini, menurut Todung, tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menginginkan netralitas dalam proses demokrasi lokal.
“Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab untuk membersihkan institusi dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi dari dalam,” tambahnya.
Todung menekankan pentingnya tindakan tegas ini untuk memberi sinyal kuat bahwa demokrasi Indonesia akan direstorasi dan dibersihkan dari praktik-praktik yang merusaknya.
Diskusi ini juga dihadiri oleh Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy; pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari; dan Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, yang turut memberikan pandangan mereka terkait situasi demokrasi di Indonesia menjelang Pilkada 2024.
