Sekda Kota Tidore Buka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2024
Abadikini.com, TIDORE – Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, mewakili Wali Kota membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, pada Kamis (14/11/2024). Acara ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa-desa di Kota Tidore Kepulauan.
Kegiatan workshop dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Tri Wibowo Aji; Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata; Koordinator Provinsi Pendamping Desa, tenaga ahli, perwakilan Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas PMD, Sekretaris Bapperida, BPKAD, Inspektorat, serta para camat dan kepala desa di Kota Tidore Kepulauan.
Dalam sambutannya, Ismail Dukomalamo menyampaikan bahwa desa kini mendapat dukungan penuh melalui penganggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah kota, termasuk dana desa dan alokasi dana desa. “Hal ini memungkinkan desa untuk mandiri dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan, sehingga desa-desa dapat tumbuh menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis,” ujarnya.
Ismail juga menyoroti peningkatan signifikan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) di Kota Tidore Kepulauan selama tiga tahun terakhir. Saat ini, tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal, dan hanya tersisa satu desa tertinggal. “Kami memiliki satu desa mandiri, sembilan desa maju, dan 38 desa berkembang. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendorong kemajuan desa ke depannya,” tambahnya.
Ismail berharap kepada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara agar pengawasan tidak hanya berfokus pada dana desa, tetapi juga pada keseluruhan APBDesa dan kinerja pemerintahan desa, karena dana desa sering menjadi perhatian. “Langkah ini diharapkan menjadi upaya preventif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tuturnya.
Sementara itu, ketua panitia, Albertus Mugi Susanto, menekankan bahwa dana desa merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, pemerintah desa perlu lebih baik dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengenali potensi wilayah untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat.
“Workshop ini diadakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa serta menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi desa,” ujar Albertus. Ia menambahkan, tujuan utamanya adalah memastikan pembangunan desa berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku.
