Pemprov DKI Jakarta Kajian Wacana Retribusi Kantin Sekolah, Potensi Dongkrak Pendapatan Daerah
Abadikini.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji wacana penerapan retribusi kantin sekolah. Langkah ini diambil menyusul temuan adanya tarif sewa lapak yang diterapkan oleh salah satu kantin sekolah di Jakarta tanpa regulasi yang jelas.
“Kemarin, wacana ini muncul dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Tentu saja, retribusi kantin sekolah memerlukan kajian yang lebih mendalam,” ujar Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Ia menambahkan bahwa persoalan ini akan diserahkan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dikaji lebih jauh. Namun, Teguh mengungkapkan bahwa laporan resmi terkait usulan retribusi dari Komisi C DPRD DKI Jakarta belum diterimanya.
Wacana retribusi ini berawal dari temuan Komisi C DPRD DKI Jakarta mengenai kantin sekolah yang mengenakan tarif sewa lapak tanpa dasar hukum. Wakil Ketua Komisi C, Sutikno, menilai bahwa kantin sekolah memiliki potensi besar untuk mendongkrak pendapatan retribusi daerah, yang bisa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan rancangan regulasi untuk memayungi penggunaan aset kantin sekolah.
“Memang diperlukan regulasi yang jelas untuk memanfaatkan aset kantin sekolah. Kami akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta,” jelas Purwosusilo.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang seimbang antara pengelolaan kantin sekolah yang profesional dengan tetap memperhatikan kepentingan pendidikan dan kesejahteraan siswa. (Antara)
