Indonesia Darurat Narkoba, Bentukan Menko Polkam Fokus pada Tiga Upaya Prioritas
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, menegaskan bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat narkoba. Untuk mengatasi ancaman serius ini, Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polhukam akan memprioritaskan tiga upaya strategis dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam dalam konferensi pers setelah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pemberantasan Narkoba di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).
“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke akarnya. Oleh karena itu, hari ini, melalui rakor ini, kami menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menguatkan sinergi antar kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba,” ujar Budi Gunawan.
Tiga Fokus Prioritas
Lebih lanjut, Menko Polhukam menjelaskan tiga upaya prioritas yang akan menjadi fokus Desk Pemberantasan Narkoba:
1. Peningkatan Operasi Penegakan Hukum
Operasi penindakan terhadap jaringan narkoba, baik nasional maupun internasional, akan ditingkatkan dengan mengoptimalkan kerja sama aparat penegak hukum, termasuk Polri, BNN, dan Bea Cukai.
2. Penguatan Pengawasan Perbatasan dan Pelabuhan
Mengingat posisi Indonesia sebagai negara transit peredaran narkoba internasional, pengawasan di perbatasan darat, laut, dan udara akan diperketat dengan teknologi canggih dan patroli intensif.
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pencegahan
Program pencegahan berbasis masyarakat akan digalakkan, termasuk edukasi bahaya narkoba di sekolah dan lingkungan kerja, serta pemberdayaan mantan pengguna agar tidak kembali terjerat.
Darurat Narkoba: Ancaman Nyata
Menurut Budi Gunawan, status darurat narkoba di Indonesia disebabkan oleh tingginya angka pengguna dan maraknya penyelundupan. “Indonesia tidak hanya menjadi pasar potensial, tetapi juga transit bagi jaringan narkoba internasional. Ini situasi serius yang membutuhkan perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa,” tambahnya.
Kemenko Polhukam juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran narkoba. “Peran aktif masyarakat sangat penting untuk mendukung pemberantasan narkoba di Tanah Air,” tegasnya.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BNN, TNI, dan Polri. Desk Pemberantasan Narkoba diharapkan menjadi motor penggerak dalam menangani krisis ini secara efektif dan menyeluruh.
