PTUN Tolak Gugatan, Randy Bagasyudha Serukan Persatuan di Partai Bulan Bintang
Abadikini.com, JAKARTA – Gugatan terhadap keabsahan kepengurusan DPP Partai Bulan Bintang (PBB) pasca Musyawarah Dewan Partai pada 18 Mei 2024 resmi ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan ini tercatat dalam perkara Nomor: 272/G/2024/PTUN.JKT, yang disampaikan melalui e-court PTUN Jakarta pada 12 Desember 2024.
Wakil Ketua Umum DPP PBB Randy Bagasyudha mengungkapkan, Majelis Hakim PTUN Jakarta menolak permohonan penundaan dari para penggugat serta menyatakan gugatan tidak diterima. Pengadilan juga mengabulkan eksepsi Tergugat I (Kemenkumham RI) dan Tergugat II Intervensi (DPP PBB) terkait kompetensi absolut pengadilan. Para penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp348.000.
Keputusan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Partai Bulan Bintang Nomor 07/A/MP/FP/VIII/2024, yang juga menolak seluruh pengaduan terkait sengketa ini.
Randy berharap keputusan hukum ini menjadi momentum untuk mempersatukan kembali kader dan simpatisan PBB. “Dengan putusan ini kami berharap dapat merajut kembali yang terputus, mengumpulkan yang berserak, dan bersama-sama memajukan Partai Bulan Bintang,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (16/12/2024).
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk melupakan perbedaan dan bersatu menyukseskan Muktamar VI PBB yang akan berlangsung pada Januari 2025. “Kalah atau menang dalam sebuah kontestasi adalah hal yang biasa. Mari kita songsong masa depan bersama,” tambahnya.
Keputusan PTUN dan seruan persatuan ini menjadi tonggak penting bagi Partai Bulan Bintang untuk melangkah lebih solid dalam menghadapi tantangan politik ke depan.
