Pemerintah Kota Tidore Ikuti Rakor Nasional: Fokus Pengendalian Inflasi dan Percepatan Tata Ruang Wilayah
Abadikini.com, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah, yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (16/12/2024).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan dua agenda utama dalam sambutannya. “Pagi ini kita memiliki dua hal penting yang harus dibahas. Pertama, pengendalian inflasi daerah yang menjadi perhatian Presiden, dan kedua, percepatan penyusunan tata ruang wilayah dan RDTR. Kedua hal ini saling berkaitan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah,” jelas Tito.
Ia mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia pada November 2024 berhasil ditekan ke angka 1,55%, yang merupakan tingkat terendah dalam rentang target nasional sebesar 1,5%-3,5%. “Meskipun angka ini sangat baik, terutama karena inflasi bulanan hanya mencapai 0,3%, kita tetap harus waspada, terutama menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan,” tambahnya.
Tito juga meminta kepala daerah untuk aktif memantau kondisi lapangan. “Seluruh kepala dinas terkait, terutama dinas pertanian, harus melakukan pengecekan langsung dan melaporkan data secara akurat ke provinsi. Dengan begitu, langkah konkret pengendalian inflasi dapat segera dijalankan,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kesempatan yang sama, memberikan arahan terkait percepatan pembangunan irigasi guna memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, infrastruktur pertanian seperti irigasi adalah kunci utama dalam mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027.
“Saya minta seluruh kepala daerah segera mendata sawah yang belum memiliki irigasi atau yang irigasinya rusak. Data ini harus dilaporkan ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perairan untuk ditindaklanjuti,” jelas Zulkifli. Ia menambahkan, percepatan pembangunan irigasi kini didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) terbaru yang memungkinkan pusat ikut membantu tanggung jawab daerah.
Usai mengikuti rapat, Abdul Hakim Adjam menyampaikan bahwa rakor ini menjadi peluang strategis bagi Kota Tidore Kepulauan untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi, meningkatkan ketahanan pangan, dan menyusun tata ruang wilayah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. “Kita akan menindaklanjuti arahan dari pusat dan mengoptimalkan koordinasi antardinas agar langkah konkret ini dapat segera diwujudkan,” ujarnya.
Dengan partisipasi aktif Kota Tidore Kepulauan dalam rakor ini, diharapkan langkah-langkah pengendalian inflasi dan penguatan tata ruang wilayah dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
