Kapolri Listyo Sigit: Direktorat PPA dan TPPO Harus Tegas Tangani Kasus Kekerasan dan Promosikan Kesetaraan Gender
Abadikini.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya tindakan tegas Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang masih marak terjadi. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara Gender Mainstreaming Insight: Equality in Action, Insight in Policy pada Selasa (17/12/2024).
Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 401.975, sementara kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 15.120 kasus. Namun, kasus yang berhasil ditangani Unit Subdirektorat PPA dan TPPO baru mencapai 105.475 kasus dalam lima tahun terakhir.
“Jumlah ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi. Kasus tertinggi meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencabulan, kekerasan fisik dan psikis, persetubuhan, serta pemerkosaan,” ujar Kapolri.
Kapolri menekankan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diselesaikan secara adil untuk melindungi hak-hak mereka. Tindakan tegas Direktorat PPA dan TPPO diharapkan mampu menekan angka kekerasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Selain berperan sebagai penegak hukum, Jenderal Sigit meminta agar Direktorat PPA dan TPPO juga berfungsi sebagai motivator dalam mempromosikan kesetaraan gender.
“Direktorat PPA dan TPPO harus menjadi pelopor dalam memberikan afirmasi terhadap kepemimpinan perempuan Indonesia. Perempuan harus memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi membangun bangsa,” tegasnya.
Kapolri juga menginstruksikan agar jajaran PPA dan TPPO di seluruh tingkat, termasuk polres, memiliki visi yang sama dalam menangani kasus kekerasan. Kerja sama lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait harus diperkuat untuk mengintegrasikan layanan.
“Layanan yang optimal dan komprehensif diperlukan, mulai dari penerimaan laporan hingga perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” pungkasnya.
Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan Direktorat PPA dan TPPO dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi perempuan dan anak sekaligus mempromosikan nilai kesetaraan gender di Indonesia.
