Jokowi Hormati Proses Hukum Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka oleh KPK
Abadikini.com, SOLO – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menegaskan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada,” ujar Jokowi singkat saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024).
Saat ditanya mengenai namanya yang disebut-sebut dalam kasus ini, Jokowi hanya tersenyum dan menanggapi dengan ringan. “He.. hee.. sudah purnatugas, sudah pensiunan,” ungkapnya sambil tertawa, merujuk pada statusnya yang baru saja dipecat sebagai kader PDI Perjuangan.
Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
KPK sebelumnya menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut Hasto memiliki peran aktif dalam upaya memenangkan Harun sebagai anggota DPR RI.
“Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK, yang bersangkutan berperan aktif dalam beberapa upaya terkait suap ini,” ungkap Setyo saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan (24/12/2024).
Penetapan status tersangka dilakukan setelah melalui proses gelar perkara dan dinyatakan cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.
Respons PDI Perjuangan
Menanggapi penetapan tersangka ini, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ronny Talapessy, menganggap kasus tersebut sarat dengan nuansa politisasi hukum. Ia menyebut tindakan KPK sebagai bentuk teror terhadap Hasto, yang dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Kami menduga ini lebih kepada teror terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Aroma politisasi hukum dan kriminalisasi sangat terasa,” ujar Ronny di Jakarta (25/12).
Ronny menyoroti bahwa kasus Harun Masiku sebelumnya telah selesai dengan vonis berkekuatan hukum tetap, tanpa adanya bukti yang mengaitkan Hasto secara langsung. Ia juga menilai bahwa kritik Hasto terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) saat Pemilu 2024 menjadi pemicu tekanan terhadapnya.
“Seluruh persidangan hingga kasasi tidak satu pun bukti yang mengaitkan Sekjen kami dengan kasus ini,” tambahnya.
Dinamika Politik dan Implikasi
Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK mencuat di tengah meningkatnya suhu politik nasional. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut salah satu tokoh sentral PDI Perjuangan yang selama ini dikenal kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Perkembangan kasus ini diharapkan dapat berjalan transparan dan adil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.
