Lima Pimpinan Baru KPK Diharapkan Tegas dan Transparan dalam Pemberantasan Korupsi
Abadikini.com, JAKARTA – Lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilantik, yakni Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK, bersama empat Wakil Ketua, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Harapan besar kini disematkan kepada mereka untuk menjalankan komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi), Joko Priyoski, menegaskan pentingnya langkah konkret dari pimpinan baru KPK untuk menyelesaikan berbagai kasus korupsi yang dinilai stagnan. “Saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kami mendesak pimpinan baru KPK untuk menuntaskan kasus lama, menegakkan hukum dengan adil, dan tidak tebang pilih,” ujar Joko dalam keterangannya pada Jumat (27/12/2024).
Kasus Lama yang Perlu Dituntaskan
Dalam catatan akhir tahun Kamaksi, beberapa kasus besar yang dinilai mandek dan harus menjadi prioritas penyelesaian pimpinan baru KPK antara lain:
1. Kasus “Kardus Durian”: Dugaan suap pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Korupsi Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKKBI): Dugaan keterlibatan Syaifullah Yusuf (mantan Wagub Jatim, kini Menteri Sosial).
3. Kasus Hibah APBD Provinsi Jatim 2021-2022: Dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Abdul Halim Iskandar (mantan Menteri Desa PDTT).
Langkah Awal Positif
Joko mengapresiasi langkah awal pimpinan baru KPK yang telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. “Ini membuktikan bahwa KPK bisa menunjukkan sikap tanpa pandang bulu. Namun, langkah ini harus terus konsisten,” tambahnya.
Desakan Terhadap Dugaan Skandal Kredit Macet
Kamaksi juga mendesak KPK untuk segera memulai penyelidikan atas dugaan skandal kredit macet di Bank Negara Indonesia (BNI) yang melibatkan Dirut Royke Tumilaar. “Kami berencana melaporkan kasus ini kepada pimpinan KPK dan Menteri BUMN Erick Thohir agar langkah tegas segera diambil, termasuk pencopotan Royke Tumilaar dari jabatannya,” ungkap Joko.
Misi Bersih Menuju Indonesia Emas 2045
Joko menekankan bahwa tata kelola birokrasi yang bersih adalah bagian penting dari misi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. “Kami akan terus mengawal dan mendukung KPK untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan transparan, adil, dan efektif,” tutupnya.
