Prabowo Tegaskan Perang Terhadap Mark Up Anggaran dalam Musrenbangnas 2024
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memperingatkan seluruh jajaran pejabat pemerintah di pusat dan daerah untuk menghapus praktik penggelembungan (mark up) anggaran, yang dinilainya sebagai bagian dari tindak pidana korupsi.
Dalam arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk RPJMN 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Presiden menegaskan bahwa berbagai langkah pencegahan telah diterapkan, termasuk digitalisasi melalui e-catalog, e-government, dan govtech, guna menekan potensi korupsi.
“Budaya mark up adalah korupsi. Itu sama saja dengan merampok uang rakyat. Kalau proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan dikatakan Rp150 juta,” tegas Presiden Prabowo dalam forum yang dihadiri oleh pejabat tinggi pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti bahwa kebiasaan mark up menyebabkan kebocoran anggaran negara (APBN). Untuk itu, ia memerintahkan seluruh elemen pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif untuk bersinergi dalam memberantas praktik tersebut.
“Kita ingin pembangunan nasional yang bersih dari kebocoran dan manipulasi. Ini membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk legislatif, yudikatif, dan aparat terkait,” ujar Presiden.
Presiden juga berjanji akan mengungkap secara detail nilai kebocoran anggaran dalam waktu mendatang, termasuk dalam sidang kabinet jika diperlukan.
“Kalau perlu di sidang kabinet nanti, bupati dan gubernur saya undang khusus,” ungkapnya.
Musrenbangnas yang digelar secara langsung dan melalui video conference ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BIN M. Herindra. Forum ini menjadi tonggak penting dalam menyusun RPJMN 2025–2029 dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
