Hasto Diminta Laporkan Bukti Korupsi, Jangan Hanya Bangun Opini di Media
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyarankan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto untuk melaporkan bukti dugaan skandal korupsi yang disebutnya melibatkan pejabat negara ke aparat penegak hukum. Semar menilai, langkah Hasto yang hanya menyampaikan pernyataan di media tanpa langkah hukum konkret justru terkesan sebagai strategi gertak sambal.
“Jika Hasto memiliki bukti pelanggaran hukum oleh pejabat negara, seharusnya langsung dilaporkan ke penegak hukum, bukan sekadar membangun opini liar di media. Jika hanya bicara besar tanpa langkah nyata, ini terkesan sebagai upaya membangun bargaining position agar proses hukumnya tidak dilanjutkan,” tegas Semar dalam keterangannya kepada media, Senin (30/12/2024).
Semar menambahkan bahwa sebagai tersangka kasus hukum, Hasto seharusnya menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dengan mengikuti proses hukum yang berlaku. Ia juga mengingatkan PDIP untuk konsisten terhadap prinsip hukum yang selalu disuarakan partai tersebut.
“PDI Perjuangan dan Hasto harus berkomitmen menjalani proses hukum dengan integritas. Jangan mencari celah untuk menghindari tanggung jawab hukum,” imbuhnya.
Terkait tudingan politisasi kasus hukum terhadap Hasto dan kader PDIP lainnya, Semar menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan murni berdasarkan tindak pidana, tanpa adanya kriminalisasi.
“Kasus ini murni tindak pidana. Selama ini mungkin ada perlindungan yang membuat sulit dijerat, namun saat ini, tidak ada lagi yang bisa menghalangi. PDI Perjuangan tidak memiliki kekuasaan untuk melindungi para kadernya,” jelas Semar, yang juga merupakan aktivis Reformasi 1998.
Semar juga mengkritik pernyataan Hasto yang kembali menyinggung isu masa jabatan presiden tiga periode. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut telah berkali-kali dibantah oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
“Jokowi sudah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. PDI Perjuangan seharusnya tidak lagi menggiring opini yang menyesatkan. Mbak Puan juga sudah membantah isu ini,” pungkasnya.
