Refleksi Kinerja MK Kawal Pemilu 2024 dan Kesiapan Hadapi PHPU Pilkada 2025
Abadikini.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meluncurkan Laporan Tahunan 2024 dengan tema “Mandat Mengawal Suara Rakyat” dalam Sidang Pleno Khusus dan Pembukaan Masa Sidang Tahun 2025. Acara yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Kamis (2/1/2025) ini dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, bersama delapan hakim konstitusi lainnya.
Dalam pidatonya, Suhartoyo menekankan peran strategis MK dalam menjaga integritas pemilu, terutama di tahun politik 2024 yang mencakup Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pilkada serentak.
“Mahkamah Konstitusi selalu mengedepankan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dengan menjaga independensi secara konsisten, MK menjadi pelindung konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara,” ujar Suhartoyo.
Rekapitulasi Kinerja MK 2024
Suhartoyo memaparkan, sejak berdirinya pada 2003 hingga 31 Desember 2024, MK telah meregistrasi 4.128 perkara, dengan 4.046 perkara telah diputus. Dari jumlah tersebut, 1.897 perkara adalah pengujian undang-undang, 1.136 perkara perselisihan hasil pemilu kepala daerah (PHPU Kada), dan 984 perkara perselisihan hasil pemilu legislatif serta presiden/wakil presiden.
Pada 2024, MK menangani 240 perkara pengujian undang-undang, di mana 158 perkara telah diputus. Salah satu putusan penting adalah pengujian undang-undang Pilkada, yang menurunkan ambang batas calon kepala daerah menjadi 6,5 persen.
Dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2024, MK menangani 308 perkara, termasuk dua perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, serta 294 perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD. Dari 308 perkara, 45 perkara dikabulkan, dengan amar putusan berupa penghitungan ulang, pemungutan suara ulang, dan diskualifikasi calon legislatif.
Proyeksi Penanganan PHPU Pilkada 2025
Suhartoyo mengungkapkan bahwa MK kini bersiap menghadapi penanganan perkara PHPU Pilkada, yang dimulai pada 8 Januari 2025. Hingga saat ini, MK telah menerima 314 permohonan PHPU Pilkada, terdiri dari 23 permohonan untuk pemilihan gubernur, 242 untuk bupati, dan 49 untuk wali kota.
“Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar MK dapat menjalankan kewenangan ini dengan sebaik-baiknya, menghasilkan putusan yang berkeadilan, dan memenuhi ekspektasi publik,” ujar Suhartoyo.
Pengakuan dan Prestasi
Selama 2024, MK meraih sejumlah penghargaan, termasuk Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas laporan keuangan selama 18 tahun berturut-turut, serta peringkat pertama dalam Anugerah Reksa Bandha 2024 dari Kementerian Keuangan.
Hadirnya Tokoh Penting
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, seperti Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dengan peluncuran laporan tahunan ini, MK menegaskan komitmennya dalam mengawal demokrasi, memastikan transparansi, dan memberikan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
