Desk Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Devisa Negara Selamatkan Rp 6,7 Triliun
Abadikini.com, JAKARTA – Dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak dibentuk pada Oktober 2024, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Devisa Negara telah mencatat pencapaian luar biasa dengan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 6,7 triliun. Kedua desk ini berada di bawah kepemimpinan Jaksa Agung, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
“Barang bukti uang negara yang diselamatkan tersimpan dalam virtual account BRI karena keterbatasan ruang untuk menyimpan fisiknya,” ujar Menko Polhukam, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Kamis (2/1/2025). Ia menegaskan keberhasilan ini sebagai langkah awal dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel.
Menko juga memaparkan bahwa beberapa kasus besar telah ditindaklanjuti, termasuk tata niaga timah dengan kerugian negara mencapai Rp 271 triliun dan tata niaga kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 73 triliun. Total kerugian negara yang berhasil dicegah sejak pembentukan desk mencapai Rp 346 triliun.
Langkah Strategis Pencegahan Korupsi
Rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi membahas strategi untuk memperkuat tata kelola, termasuk penggunaan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi dan memperkuat pengelolaan aset negara.
Selain itu, upaya pemulihan aset korupsi yang berada di luar negeri menjadi salah satu prioritas. “Kerja sama internasional terus diperkuat untuk mengembalikan aset yang nantinya digunakan untuk pembangunan nasional,” tegas Menko Polhukam.
Komitmen Jaksa Agung
Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan, kedua desk ini merupakan implementasi langsung arahan Presiden. Kejaksaan telah memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara, serta aktif dalam tim Satuan Tugas Sawit untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit.
Kejaksaan juga memastikan proyek prioritas nasional berjalan tanpa hambatan. Hingga Desember 2024, sebanyak 89 proyek nasional, 28 proyek IKN, dan 1.120 proyek daerah telah diamankan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara.
Tantangan IPK Indonesia
Meski pencapaian signifikan telah diraih, Jaksa Agung menyampaikan keprihatinan atas stagnasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di angka 34 pada 2024, dengan peringkat global turun ke posisi 115. “Korupsi adalah musuh bersama. Langkah-langkah ini penting untuk mendukung tata kelola yang baik dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dukungan dari Pemangku Kepentingan
Rapat ini turut dihadiri para pejabat tinggi, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, dan Ketua OJK Mirza Adityaswara. Mereka sepakat untuk terus mendukung inisiatif pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola demi kesejahteraan rakyat.
Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dapat semakin memperkuat langkah-langkah menuju pemerintahan yang bersih dan transparan.
