Senator Teh Aanya Apresiasi Kinerja Bawaslu Jabar dan Soroti Isu Pilkada Serentak
Abadikini.com, BANDUNG – Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, yang akrab disapa Teh Aanya, melakukan kunjungan kerja ke kantor Bawaslu Jawa Barat pada Senin (6/1/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Dalam kunjungan tersebut, Teh Aanya mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kedatangan Teh Aanya disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Jabar Zacky beserta jajaran, termasuk Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Nuryamah.
Soroti Gugatan Pilkada di Jawa Barat
Teh Aanya menyoroti hasil rekapitulasi suara Pilkada di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, di mana 11 daerah menghadapi gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan oleh salah satu pasangan calon yang tidak menerima hasil pemilihan. Daerah-daerah yang digugat meliputi Kabupaten Pangandaran, Subang, Bandung, Sukabumi, dan beberapa daerah lainnya.
“Kita harus memastikan setiap proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gugatan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, selama dijalankan dengan jujur dan adil,” ujar Teh Aanya.
Tanggapan Terkait Penundaan Pelantikan Kepala Daerah
Dalam dialognya dengan jajaran Bawaslu, Teh Aanya juga menanggapi penundaan pelantikan Gubernur Jawa Barat. Ia menyebutkan bahwa penundaan tersebut telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.
“Penundaan pelantikan kepala daerah adalah bagian dari proses demokrasi yang perlu dipahami bersama. Keputusan ini tentunya diambil dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk kesiapan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pasca-Pilkada,” jelasnya.
Bahas Permasalahan Teknis Pilkada
Dalam pertemuan itu, Teh Aanya juga membahas sejumlah permasalahan teknis yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, seperti:
Relokasi TPS di sejumlah daerah akibat bencana alam.
Surat suara tertukar di 41 TPS.
Logistik tidak lengkap di 1.773 TPS.
Pemungutan suara ulang di enam TPS.
Intimidasi kepada penyelenggara di dua TPS.
Jajaran Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada penyelenggara pemilu agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Bawaslu juga menyoroti permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), di mana masih ditemukan pemilih yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili namun tetap terdaftar.
Harapkan Koordinasi Berkelanjutan
Teh Aanya menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat dalam menjaga jalannya demokrasi. Ia berharap agar setiap penyelenggara pemilu dapat terus menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan adil.
“Kita semua punya tanggung jawab bersama untuk menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Sinergi yang baik antara KPU, Bawaslu, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal itu,” tutupnya.
Kunjungan ini menunjukkan komitmen DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, sekaligus memastikan bahwa regulasi dan prosedur yang berlaku di lapangan berjalan sesuai ketentuan.
