Muktamar VI PBB Resmi Dibuka di Bali, Yusril Ihza Mahendra Siap Akhiri Kepemimpinan sebagai Ketum
Abadikini.com, DENPASAR – Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) resmi dibuka di Aston Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025) malam, dengan kehadiran dua menteri kabinet, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.
Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB, Abdul Rohim, menyebutkan bahwa muktamar ini dihadiri oleh 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB dari seluruh Indonesia.
Menko Polkam Budi Gunawan tiba di lokasi sekitar pukul 19.15 WITA dengan mengenakan batik cokelat lengan panjang. Menyusul kemudian Menko Yusril Ihza Mahendra yang hadir 30 menit setelahnya dengan mengenakan kemeja putih dan jas hitam.
Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh politik nasional, termasuk Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza, serta Gubernur Bali terpilih Wayan Koster yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Bali. Hadir pula Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan perwakilan dari berbagai partai politik.
Dalam muktamar ini, agenda utama yang menjadi perhatian adalah pemilihan Ketua Umum baru PBB untuk periode 2025-2030 yang akan menggantikan Yusril Ihza Mahendra, yang telah memimpin partai selama lebih dari dua dekade.
Beberapa nama yang mencuat sebagai kandidat kuat Ketua Umum PBB termasuk Afriansyah Noor, mantan Sekjen PBB, serta Gugum Ridho Putra, tokoh muda yang dikenal sebagai keponakan Yusril.
Selain pemilihan ketua umum, muktamar ini juga membahas perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta penyusunan program kerja strategis untuk lima tahun mendatang.
Menurut Abdul Rohim, Muktamar VI ini menjadi momentum penting bagi PBB untuk memperkuat eksistensi di perpolitikan nasional dan memantapkan arah perjuangan partai dalam memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat.
“Muktamar kali ini adalah tonggak sejarah penting. PBB harus semakin solid dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Agenda pemilihan Ketua Umum baru akan digelar pada hari kedua muktamar, dengan proses pemungutan suara yang melibatkan seluruh DPW dan DPC peserta muktamar.
Muktamar VI ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan baru yang mampu membawa PBB kembali meraih dukungan signifikan di Pemilu 2029.
