Bapanas Dorong Petani Naik Kelas Agar Hasilkan Panen Berkualitas

Abadikini.com, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong peningkatan kelas petani agar dapat menghasilkan panen padi berkualitas, guna mendukung ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan.

“Kami menyarankan para petani kita harusnya bisa dinaikkan kelasnya,” kata Arief dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan, yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/1/2025).

Arief menyampaikan bahwa langkah upscaling itu perlu dilakukan agar kalangan petani tidak hanya mengandalkan gabah kering panen (GKP), sehingga bisa tercipta diferensiasi produksi.

Apalagi target pengadaan Bulog di 2025 ini untuk gabah kering giling (GKG) lebih besar daripada GKP.

“Jadi, para gapoktan (gabungan kelompok petani) itu diberikan fasilitas dryer (pengering), sehingga bisa men-support Bulog dengan harga Rp 8.000 dan 8.200 untuk gabah kering giling (GKG),” urai Arief.

Dia menuturkan, optimalisasi serapan hasil panen petani pada masa panen raya harus melibatkan sinergi dan kolaborasi semua pihak. Termasuk dalam hal mengoptimalkan serapan gabah petani pada momentum panen raya untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) dengan kualitas beras yang baik.

“Bulog per tanggal 15 Januari 2025 memang diminta untuk menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Namun demikian perlu diketahui ada faktor-faktor lain seperti kadar air dalam gabah sesuai standar yang telah ditetapkan,” terang Arief.

Sesuai Keputusan Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, standar kualitas GKP untuk harga Rp6.500 per kg ditetapkan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Dengan standar kualitas tersebut, beras yang disalurkan kepada rakyat merupakan beras yang bermutu.

Bapanas mulai menerapkan penyesuaian HPP gabah sejak 2023, standar kualitas GKP di tingkat petani terus ditetapkan dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Dari itu, tren realisasi pengadaan Bulog dari produksi dalam negeri terus menanjak

Sepanjang 2022, realisasi pengadaan dalam negeri di angka 994 ribu ton. Tahun selanjutnya di 2023 meningkat 71 ribu ton menjadi total 1,066 juta ton. Terakhir capaian sepanjang 2024 menjadi titik kulminasi dalam 5 tahun terakhir, yakni naik 200 ribu ton menjadi total 1,266 juta ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan komitmennya dalam menyerap hasil produksi petani sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Ia menyampaikan, selain ketetapan mengenai HPP gabah dan beras, Bulog juga diberikan keleluasaan menyerap gabah di luar kualitas yang telah ditetapkan HPP melalui kebijakan rafaksi harga gabah.

Dia mengatakan rafaksi gabah juga diatur di dalam Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025. Rafaksi merupakan pengurangan terhadap harga gabah yang dijual ke Perum Bulog karena mutunya lebih rendah dari standar yang ditetapkan.

Wahyu menerangkan pembelian dengan harga Rp6.500 per kg maksimal dengan kadar air 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen kita serap. Namun pada saat kadar air di atas 26-30 persen dan kadar hampa 11-15 persen, Bulog terap melakukan penyerapan namun dengan harga Rp5.750 per kg sesuai ketentuan rafaksi harga.

“Saya sudah minta ke seluruh pimwil (pimpinan wilayah) untuk berpedoman pada ketentuan ini,” ujar Wahyu.

Menteri Zulkifli Hasan (Zulhas) menggarisbawahi pentingnya kerja sama semua pihak terkait.

Dengan adanya rakor bidang pangan yang digelar secara bergiliran di daerah-daerah sentra padi, akan mendorong setiap daerah untuk terus bekerja sama memaksimalkan penyerapan hasil petani.

“Kita akan panen raya pada akhir Februari hingga April mendatang. Karena itu kita harus kerja ekstra dan bersinergi. Tidak mungkin Bulog bekerja sendirian. Dan, rakor pangan ini kita gelar di sini. Terakhir nanti di Sumut. Sulsel daerah andalan untuk pangan nasional, untuk mewujudkan swasembada pangan,” kata Zulhas.

sumber: Antara