Persepsi Publik Meningkat, Yusril Ihza Mahendra Soroti Kemajuan Penegakan Hukum di Era Prabowo
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan tren positif dalam persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah membangun sistem hukum di Indonesia. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2025), Yusril menyebutkan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dimulai, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum meningkat signifikan.
“Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi. Bahkan, Pak Presiden merasa senang melihat peningkatan tajam dari 50,4 persen menjadi lebih dari 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan,” ujar Yusril saat akan menghadiri sidang paripurna kabinet.
Tantangan Penegakan Hukum
Meski mencatat kemajuan, Yusril tidak menampik adanya tantangan dalam penegakan hukum, terutama terkait jual beli kasus dan kesetaraan hukum. Ia menyoroti pentingnya pembenahan di lembaga-lembaga non-pemerintah seperti Mahkamah Agung (MA).
“Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penegakan hukum, terutama di bidang pidana yang mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” jelas Yusril.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun tanggapan masyarakat cukup positif, dirinya merasa bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. “Kerja saya biasa-biasa saja, rasanya masih banyak yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Peningkatan Persepsi Publik
Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan ini sangat tinggi, dengan hasil yang mencatat lebih dari 80 persen masyarakat merasa puas.
Dalam bidang hukum, survei menunjukkan 72,1 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Tingkat kepuasan di bidang ekonomi mencapai 74,5 persen, keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, serta kesejahteraan sosial sebesar 83,7 persen.
Komitmen Pemerintah
Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya membangun sistem hukum yang lebih baik, dengan fokus pada integritas, transparansi, dan keadilan. “Persepsi positif masyarakat adalah dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki sistem dan memastikan keadilan hukum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tutup Yusril yang juga pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Peningkatan persepsi publik ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintahan saat ini dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, meskipun tantangan masih membayangi. (*)
