KPU Tidore Kepulauan Klaim Dalil Politik Uang Tidak Terbukti dalam Pilwalkot 2024
Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tidore Kepulauan menegaskan bahwa dalil dugaan politik uang dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Tidore Kepulauan 2024 tidak dapat dibuktikan. Dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU sebagai Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci waktu dan tempat kejadian dugaan politik uang yang disebut terjadi di enam desa/kelurahan di Tidore Kepulauan.
“Pemohon tidak menjelaskan kapan dugaan peristiwa itu terjadi. Selain itu, tidak ada rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Maluku Utara maupun Bawaslu Tidore Kepulauan terkait peristiwa yang didalilkan,” ujar kuasa hukum Termohon, Mhd Zakiul Fikri, dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Panel 2, Gedung 1 MK, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).
Zakiul juga menambahkan bahwa para saksi dari pasangan calon (paslon), termasuk saksi mandat Pemohon, telah menandatangani hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipersoalkan. Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon seharusnya menerima hasil rekapitulasi suara tersebut daripada mengajukan keberatan setelah proses penghitungan selesai.
Lebih lanjut, KPU Tidore Kepulauan menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilwalkot 2024 telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk Bawaslu. Oleh karena itu, Termohon meminta agar MK menolak permohonan Pemohon karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Sidang PHPU ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan ke MK. Majelis hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK, Saldi Isra, masih akan mendengarkan keterangan pihak terkait sebelum memberikan putusan final atas perkara ini.
