Legislator PBB Mimika Ini Soroti Para Pekerja Honorer Dirumahkan Sampai Lolos PPPK
Abadikini.com, MIMIKA – Beredar isu bahwa Pemerintah Daerah Mimika akan merumahkan tenaga honorer hingga lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru kembali bekerja. Isu itu sontak ditanggapi serius oleh anggota DPRD Mimika dari Partai Bulan Bintang (PBB) Herman Gafur.
“Selama Januari hingga Februari ini honorer sudah bekerja, gaji mereka harus dibayar, tidak bisa dirumahkan begitu saja. Banyak dari mereka jadi tulang punggung keluarga, kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi, tidak bisa harus menunggu proses seleksi PPPK yang kepastiannya belum jelas,” kata Herman Gafur saat dihubungi wartawan, Minggu (2/2/2025).
Ia mengatakan Pemkab Mimika bisa membuat Peraturan Bupati yang menjadi payung hukum untuk membayar tenaga honorer, karena mereka sudah bekerja dan harus dibayar.
Meskipun demikian, Herman mengakui pembayaran gaji tenaga honorer ini memang menjadi beban APBD yang sangat besar namun harus dikaji dengan sangat hati-hati jangan sampai melahirkan dampak negatif kepada masyarakat.
Terlebih dampak sosial, karena jika semua tenaga honorer dirumahkan maka jumlah pengangguran bertambah, banyak anak juga bisa putus sekolah karena orangtuanya sebagai tenaga honorer tidak lagi bekerja, juga tingkat kriminalitas semakin tinggi.
“Jadi perlu dievaluasi dengan sangat hati-hati, jangan sampai semakin mempersulit hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya Penjabat Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan gaji tenaga honorer di lingkup Pemkab Mimika akan dibayarkan setelah honorer lolos seleksi PPPK.
“Kalau ade-ade honorer tetap bersabar karena ada imbauan dari Mendagri. Jadi untuk mereka kalau sudah masuk ke PPPK otomatis akan dibayarkan,” ungkap pria yang akrab disapa Yumte ini saat diwawancarai awak media di Kantor Distrik Iwaka, Rabu (22/1/2024).
Dia menjelaskan saat ini pihaknya sedang menunggu persetujuan untuk tes lanjutan CPNS, setelah itu masuk ke seleksi P3K.
“Ini kebijakan pusat. Pasti diangkat secara bertahap. Adik-adik honorer ini kontribusinya luar biasa disemua OPD termasuk di distrik-distrik. Diupayakan semua bisa terkomodir masuk di sistem yang disiapkan pemerintah pusat,” terangnya.
Dia menjelaskan sebagian besar data honorer di Mimika sekitar 1000 lebih sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan diseleksi. Untuk tes P3K akan dilakukan setelah lanjutan tes CPNS, kemungkinan dilakukan awal Februari 2025. “Setelah itu baru kita lanjutkan dengan seleksi P3K,” ujarnya.
Ia menegaskan dalam seleksi P3K nanti tidak bisa disisipkan nama-nama baru, karena data semua honorer sekarang sudah ada di BKN.
“Sisipan tidak bisa karena data honorer ini sudah masuk di BKN sejak tahun 2018-2019, belum ada rujukan baru. Data honorer ini dibuktikan dengan slip gaji setiap bulan yang dilampirkan dengan SK,” tegasnya.
