TPID Kota Tidore Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri
Abadikini.com, TIDORE – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring. Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (4/2/2025).
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya pembenahan sistem perizinan di daerah, yang menjadi salah satu fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tito menekankan bahwa meskipun sistem perizinan sudah dilakukan secara digital melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Online Single Submission (OSS), masih banyak daerah yang menerapkan pelayanan manual secara langsung (door to door). Hal ini berpotensi menimbulkan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
“Oleh karena itu, diperlukan pembentukan tim pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah guna memastikan transparansi dan mencegah potensi pelanggaran hukum,” ujar Tito.
Sinergi Antar Lembaga untuk Stabilitas Ekonomi
Sementara itu, Jaksa Agung Dr. Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa perizinan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga guna menciptakan sistem perizinan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Hal senada juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan bagi investasi di seluruh daerah. Ia berharap implementasi nota kesepahaman terkait pengawasan perizinan dapat berjalan optimal hingga tingkat kota/kabupaten.
Partisipasi TPID Kota Tidore Kepulauan dalam rakor ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas inflasi, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
