Haikal Hassan: Pemerintah akan Tindak Tegas Pelaku Pemerasan di BPJPH
Abadikini.com, JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pemerasan dalam proses sertifikasi halal.
Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dari pemilik Almaz Fried Chicken, Okta Wirawan, yang mengungkap dugaan pungutan liar dalam pengurusan sertifikasi halal usahanya.
Melalui akun Instagram pribadinya, @oktawirawan, Okta mengeluhkan proses sertifikasi halal yang berlarut-larut hingga enam bulan tanpa kejelasan. Ia juga mengungkap adanya biaya tidak wajar yang dikenakan oleh oknum tertentu, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Bahkan ada oknum yang mematok biaya per cabang outlet dan per jumlah karyawan,” tulis Okta, Selasa (11/2/2025).
Menanggapi hal ini, Haikal Hassan langsung memanggil Okta Wirawan untuk mendengar langsung keluhannya. Ia memastikan bahwa proses sertifikasi halal seharusnya mudah, cepat, dan terjangkau.
“Tarif resmi hanya berkisar ratusan ribu rupiah, dan tidak ada biaya tambahan yang membebani pelaku usaha,” tegasnya.
Haikal juga menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pemerasan.
“Kami akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Tidak boleh ada celah bagi praktik korupsi dalam layanan publik, apalagi yang menyangkut kepentingan halal,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, BPJPH akan memperketat pengawasan terhadap proses sertifikasi halal serta membuka kanal pengaduan bagi pelaku usaha yang mengalami kendala serupa.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Semua laporan akan kami tindaklanjuti dengan serius,” tambahnya.
Kasus ini mendapat perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk asosiasi pengusaha kuliner dan masyarakat umum.
Mereka berharap pemerintah benar-benar menindak tegas pelaku pemerasan agar proses sertifikasi halal tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
