Sekjen GARDA SATU Dukung Penuh Pemerintah Pertahankan Anggaran Kemhan, Polri, dan BGN
![](https://www.abadikini.com/media/files/2025/02/IMG-20250211-WA0013-780x470.jpg)
Abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU), Solihin Pure, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, keberlanjutan anggaran tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, serta memastikan program gizi nasional tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami DPP GARDA SATU mendukung penuh langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk tidak memangkas anggaran Kemhan sebesar Rp166,2 triliun, Polri Rp126,6 triliun, dan BGN Rp71 triliun,” ujar Solihin Pure dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Lebih lanjut, Pure menjelaskan bahwa anggaran Kemhan sangat diperlukan untuk mendukung operasional Markas Besar TNI serta tiga matra, yaitu TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Dengan alokasi tersebut, kesiapan pertahanan negara dapat terus ditingkatkan guna menghadapi berbagai tantangan global dan regional.
Sementara itu, anggaran Polri sebesar Rp126,6 triliun dinilai penting dalam memperkuat keamanan dalam negeri, termasuk untuk pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan personel, serta optimalisasi program penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
Selain aspek pertahanan dan keamanan, GARDA SATU juga menyoroti peran vital BGN dalam memastikan gizi yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Dengan anggaran Rp71 triliun, BGN memiliki tugas besar dalam menyediakan makanan bergizi gratis bagi 17,5 juta warga, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
“Kami berharap pemerintah tetap konsisten dalam menjaga alokasi anggaran ini, mengingat pentingnya ketahanan negara dan kesejahteraan masyarakat. GARDA SATU siap berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional,” pungkas Pure.