Prabowo Umumkan Aturan Baru, Devisa Hasil Ekspor SDA Wajib Disimpan di Bank Nasional
Abadikini.com, JAKARTA– Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan aturan baru terkait penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemanfaatan DHE SDA harus dioptimalkan untuk kepentingan rakyat. Hal ini mencakup pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, serta stabilitas nilai tukar rupiah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa hasil ekspor sumber daya alam benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan nasional, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak,” ujar Prabowo.
DHE SDA Wajib Disimpan di Bank Nasional Selama 1 Tahun
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir SDA untuk menempatkan 100 persen DHE mereka dalam sistem keuangan Indonesia.
Berdasarkan aturan baru ini:
DHE SDA wajib ditempatkan di bank-bank nasional dalam rekening khusus.
Dana tersebut harus disimpan minimal 1 tahun sebelum dapat digunakan.
Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada 1 Maret 2025.
“Penempatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan,” jelas Prabowo.
Sektor yang Terdampak Aturan Baru
Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan untuk sektor pertambangan, sedangkan sektor minyak dan gas bumi (migas) dikecualikan.
“Kita ingin aturan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, sekaligus tetap mempertimbangkan dinamika sektor migas yang memiliki mekanisme berbeda,” tambahnya.
Dampak bagi Perekonomian Indonesia
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan likuiditas dalam negeri, menguatkan nilai tukar rupiah, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan ketat agar aturan ini berjalan sesuai tujuan.
Dengan diberlakukannya PP Nomor 8 Tahun 2025, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengelola hasil ekspor SDA secara lebih strategis dan berpihak pada kepentingan nasional.
