Teka-Teki Status PNS Azhari dalam Sidang Sengketa Pilkada Buton Tengah
Abadikini.com, JAKARTA – Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) Azhari, calon Bupati Buton Tengah nomor urut 1, menjadi sorotan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Kabupaten Buton Tengah. Sidang yang berlangsung di Gedung II Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/2/2025) ini memasuki agenda pemeriksaan saksi dan ahli.
Pasangan calon nomor urut 2, La Andi dan Abidin, yang mengajukan gugatan, menghadirkan dua saksi dan dua ahli untuk memperkuat dalil mereka. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Tengah sebagai termohon, serta pasangan Azhari dan Muhammad Adam Basan sebagai pihak terkait, juga menghadirkan masing-masing tiga saksi dan satu ahli.
Sidang ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Salah satu poin krusial dalam perkara ini adalah dugaan bahwa Azhari masih berstatus sebagai PNS saat mendaftar sebagai calon bupati.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan aturan yang berlaku, seorang PNS yang maju dalam kontestasi politik wajib mengundurkan diri secara resmi sebelum ditetapkan sebagai calon. Jika terbukti belum ada surat keputusan pemberhentian, maka pencalonannya bisa dianggap cacat hukum.
Dalam sidang tersebut, tim hukum La Andi dan Abidin menyoroti aspek administratif dan legalitas status Azhari sebagai calon kepala daerah. Mereka menekankan bahwa jika status kepegawaian Azhari belum jelas, maka hal ini berpotensi menjadi pelanggaran serius yang dapat memengaruhi hasil pemilihan.
Sidang PHPU Kada Buton Tengah masih akan berlanjut dengan agenda pembuktian lebih lanjut sebelum MK mengambil keputusan akhir terkait sengketa ini.
