Sinkronisasi Visi-Misi Bupati-Wabup Kupang, Dinas P2KBP3A Siapkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2025
Abadikini.com, KUPANG – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Kupang tengah menyiapkan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya menyelaraskan program kerja dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang periode 2025-2030.
Kepala Dinas P2KBP3A, Tjokorda Swastika, mengungkapkan bahwa penyusunan GDPK ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan kependudukan yang berkelanjutan dan berbasis data. “Kami memastikan setiap program yang dijalankan sejalan dengan arah pembangunan daerah, terutama dalam bidang kependudukan, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya saat diwawancarai di Oelamasi, Jumat (14/2/2025).
Salah satu fokus utama dalam GDPK adalah program kesetaraan gender, yang merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Tjokorda menjelaskan bahwa program ini akan diperkuat melalui analisis gender dan penguatan peran focal point gender di setiap perangkat daerah.
“Kesetaraan gender menjadi perhatian penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna memastikan program ini berjalan efektif dan berdampak nyata di seluruh OPD Kabupaten Kupang,” tambahnya.
Selain itu, GDPK 2025 juga mencakup program peningkatan kualitas keluarga melalui edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, serta perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Program ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan keluarga dan menciptakan generasi yang lebih berkualitas di masa depan.
“Dengan adanya grand desain ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sesuai dengan visi-misi pemerintah daerah,” pungkas Tjokorda.
Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara seluruh OPD, masyarakat, dan stakeholder terkait dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
