Instruksi Megawati Larang Kader PDIP Ikuti Retret di Akmil Tak Bisa Bebaskan Hasto
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis malam, Megawati menegaskan agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah menunda keberangkatan mereka menuju retret yang direncanakan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian bunyi instruksi tersebut.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait dengan dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada tahun 2019. Hasto diduga terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengamankan kursi parlemen bagi politisi PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.
Selain itu, Hasto juga diduga menghalangi proses penyidikan dengan menginstruksikan Harun untuk melarikan diri dan menghancurkan barang bukti. Meskipun demikian, Hasto dan PDIP telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan menilai bahwa penyelidikan ini bermotif politik.
Menanggapi instruksi Megawati, sejumlah kepala daerah dari PDIP memilih untuk berkumpul di kantor DPD PDIP Yogyakarta sambil menunggu arahan lebih lanjut. Langkah ini diambil sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah partai dan solidaritas terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait instruksi tersebut. Beliau menyatakan bahwa keputusan untuk menunda partisipasi dalam retret merupakan urusan internal partai dan berharap agar situasi ini tidak mengganggu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai bahwa instruksi Megawati ini dapat dimaknai sebagai langkah PDIP menuju posisi oposisi. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan sikap tegas partai dalam menghadapi dinamika politik nasional saat ini.
Dengan perkembangan ini, PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum yang berjalan dan memastikan bahwa hak-hak hukum Hasto Kristiyanto dihormati. Partai juga menyerukan kepada seluruh kader untuk tetap solid dan mengikuti arahan dari pimpinan pusat.
