KPK Resmi Tahan Hasto Terkait Kasus Suap
Abadikini.com, JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.
Hasto keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK pada Kamis sore (20/2/2025), mengenakan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” dengan tangan terborgol, dikawal oleh beberapa petugas KPK.
Politisi asal Yogyakarta ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Ia diduga terlibat dalam kasus suap yang bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Selain itu, Hasto juga diduga mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam proses penyidikan kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penahanan Hasto murni merupakan langkah penegakan hukum tanpa muatan politik. “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” ujar Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.
Kasus ini bermula pada 2019 ketika Harun Masiku, calon legislatif dari PDIP, diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta agar dapat ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Dalam prosesnya, Hasto diduga berperan mengatur dan mengendalikan advokat Donny Tri Istiqomah untuk melobi Wahyu Setiawan serta menyerahkan uang suap melalui perantara.
Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan dengan mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dan menginstruksikan Harun Masiku untuk menghindari penyidik KPK serta menghancurkan barang bukti.
Hingga saat ini, Harun Masiku masih berstatus buron dan belum berhasil ditangkap oleh pihak berwenang.
Penahanan Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang politisi yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. KPK berharap langkah ini dapat menjadi peringatan bagi semua pihak untuk tidak mencoba menghalangi proses penegakan hukum dan menjauhi praktik korupsi.
Pihak PDIP sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada urgensi bagi KPK untuk melakukan penahanan terhadap Hasto dan menilai langkah tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap partai oposisi.
KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan semua pihak diharapkan menghormati proses tersebut demi tegaknya keadilan di Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, KPK akan menggelar konferensi pers terkait penahanan Hasto Kristiyanto pada Jumat (21/2/2025) di Gedung Merah Putih KPK.
Berikut adalah rekaman konferensi pers penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK:
