Megawati Instruksikan Penundaan Retret di Magelang Pasca Penahanan Hasto
Abadikini.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi harian yang mendesak seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret yang direncanakan berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, pada 21 hingga 28 Februari 2025.
Instruksi ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan.
Dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis malam, 20 Februari 2025, Megawati menegaskan agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah menunda perjalanan menuju retret tersebut.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut,” tegas Megawati dalam instruksinya.
Selain itu, Megawati juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan siap siaga untuk menerima arahan selanjutnya dari partai. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambahnya.
Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025, terkait dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto diduga terlibat dalam penyuapan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Selain itu, Hasto juga diduga menginstruksikan Harun Masiku untuk menghindari penyidik dan menghilangkan barang bukti. Harun Masiku hingga kini masih berstatus buron.
Menanggapi penahanan tersebut, PDI Perjuangan melalui kuasa hukum Hasto menyatakan kekecewaannya terhadap langkah KPK yang dinilai tidak mengonfirmasi bukti permulaan dengan jelas. Namun, KPK menegaskan bahwa penahanan Hasto murni penegakan hukum dan tidak bermotif politik.
Instruksi Megawati ini diharapkan dapat menjaga soliditas internal partai di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.
