Penahanan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Murni Penegakan Hukum Berdasarkan Alat Bukti yang Cukup
Abadikini.com, JAKARTA – Peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, menegaskan bahwa penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah penegakan hukum yang murni, didasarkan pada kecukupan alat bukti.
“Hasto bisa ditetapkan sebagai tersangka hanya setelah ada kecukupan alat bukti permulaan oleh KPK; jika tidak ada, tentu tidak akan terjadi demikian,” ujar Christina dilansir dari ANTARA, Senin (24/2/2025).
Christina menjelaskan bahwa Hasto telah berada dalam radar KPK sejak tahun 2020 terkait kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Penahanan ini merupakan langkah lanjutan KPK dalam menindaklanjuti peran dan keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut.
KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025) atas dugaan suap dalam pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dan kini ditahan untuk 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025 di Rutan Cabang KPK.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto murni penegakan hukum tanpa muatan politik. “Untuk kesekian kalinya, KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.
Menanggapi kabar bahwa Hasto akan mengajukan praperadilan setelah permohonan sebelumnya tidak diterima, Christina menyatakan bahwa hal tersebut mencerminkan akses terhadap keadilan yang masih tersedia bagi Hasto. Namun, di sisi lain, KPK perlu tetap menindaklanjuti proses hukum agar siap memasuki tahap persidangan.
Christina juga mengakui bahwa Undang-Undang KPK terbaru mungkin menghadirkan tantangan bagi independensi KPK. Namun, langkah penahanan ini perlu diapresiasi dan didorong untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini yang harus terus kita kawal bersama, apa pun kasusnya dan siapa pun yang terlibat tanpa terkecuali,” ujarnya.
Penahanan Hasto Kristiyanto diharapkan dapat menjadi momentum bagi KPK untuk terus berani menindaklanjuti tindak pidana korupsi di Indonesia tanpa pengaruh dari pihak mana pun.
