Gusnan Mulyadi Didiskualifikasi dari Kontestasi Pilbup Bengkulu Selatan

Abadikini.com, JAKARTA – Masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak diterbitkan Surat Gubernur Bengkulu bertanggal 17 Mei 2018 yang saat itu juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Selatan. Sebab surat tersebut menegaskan secara riil dan faktual bahwa Gusnan Mulyadi telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014. Sehingga masa jabatannya sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama, harus dihitung sejak 17 Mei 2018 sampai dengan 17 Februari 2021 atau selama 2 tahun 9 bulan.

Pertimbangan hukum tersebut dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, pada Senin (24/2/2025) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terhadap permohonan PHPU yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 Rifai dan Yevri Su (Pemohon) ini, Mahkamah telah mencermati ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UU 23/2014, yang melalui beberapa putusan Mahkamah ternyata tidak terdapat satupun pengaturan yang membatasi wakil kepala daerah untuk tidak melaksanakan satu atau lebih tugas dan wewenang dari kepala daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014, ketika kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sehingga seluruh tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah tanpa terkecuali.

Dengan mengecualikan masa jabatan bagi wakil kepala daerah yang secara riil dan faktual menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah untuk tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan yang telah dijalani dan hanya mengakui masa periode jabatan wakil kepala daerah setelah dilaksanakan pelantikan merupakan penafsiran yang tidak tepat. Sebab ketika wakil kepala daerah telah menjabat sebagai acting kepala daerah kendati bersifat sementara, maka perhitungan masa periodisasi jabatannya telah dimulai saat ia menjalani kewenangan sebagai kepala daerah tersebut.

“Mahkamah menyatakan bahwa Gusnan Mulyadi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode. Oleh karena itu, Gusnan Mulyadi telah menjabat selama dua periode, sehingga dalil Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Hakim Konstitusi Daniel dalam persidangan yang digelar di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK.

Mencari Pengganti

Atas fakta hukum yang terjadi, menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dan menciderai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi. Mahkamah juga memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan agar melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

“Sementara itu, terkait dengan calon Wakil Bupati li Sumirat, Mahkamah memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan, yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung untuk mencari pengganti Gusnan Mulyadi,” jelas Hakim Konstitusi Daniel pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi hakim konstitusi lainnya. (MK RI)